Sejarah Trikora Pembebasan Irian Barat

Dalam rangka mempersiapkan kekuatan militer untuk merebut Irian Barat, Pemerintah Republik Indonesia mencari bantuan senjata ke luar negeri. Pada mulanya diharapkan pembelian senjata dari negara-negara Barat, terutama dari Amerika Serikat. Namun harapan itu tidak terwujud. Kemudian usaha pembelian senjata dilakukan ke negara-negara komunis terutama dengan Uni Soviet.

Pada bulan Desember 1960 Misi Indonesia di bawah pimpinan Menteri Keamanan Nasional/KASAD Jenderal A H Nasution pergi ke Moskow. Misi ini berhasil mengadakan perjanjian pembelian senjata. Setelah itu misi kedua tahun 1961 dan ketiga (untuk penyempurnaan dan tambahan) menyusul. Kemudian pada tahun 1961 Misi Menteri Keamanan Nasional/KASAD mengunjungi beberapa negara seperti India, Pakistan, Muangthai, Philipina, Australia, Selandia Baru, Jerman, Prancis dan Inggris. Tujuan kunjungan ini adalah untuk menjajaki dan mendapat kesan mengenai sikap dari negara-negara bersangkutan, seandainya terjadi perang antara Indonesia dan Belanda.

Dari kunjungan ini di ketahuilah bahwa negara-negara tersebut tidak ada yang terikat kepada Belanda untuk bidang bantuan militer, walaupun negara-negara itu menekankan supaya perang dihindari dan bahkan ada pula yang mendukung posisi Belanda.

Isi Trikora

Belanda mulai menyadari bahwa apabila Irian Barat tidak diserahkan secara damai kepada Indonesia, maka Indonesia akan berusaha membebaskannya dengan kekuatan militer. Pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan suatu perintah dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat Perintah itu kemudian terkenal dengan sebutan Tri Komando Rakyat (Trikora) yang isinya sebagai berikut.

  • Gagalkan pembentukan Negara Papua bikinan Belanda kolonial.
  • Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
  • Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia.

Komando Mandala

Realisasi pertama dari Trikora adalah pembentukan Komando Operasi Militer yang diberi nama Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 dengan Komandannya Mayjen Soeharto. Dengan berbekal tekad dan semangat untuk membebaskan Irian Barat dari cengkeraman kolonial Belanda, Komando Mandala melakukan tugas-tugas berikut.

  • Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan pengembalian wilayah provinsi Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia.
  • Mengembangkan situasi di wilayah Provinsi Irian Barat sesuai dengan taraf perjuangan diplomasi dan dalam waktu yang singkat agar di wilayah Irian Barat dapat diciptakan secara de facto wilayah-wilayah yang bebas atau didudukkan unsur-unsur kekuasaan pemerintahan daerah Republik Indonesia.

Dengan tugas yang cukup berat itu, Komando Mandala merencanakan tiga fase dalam pembebasan Irian Barat. Ketiga fase itu adalah fase infiltrasi, fase eksploitasi dan fase konsolidasi.

Komodor Yos Sudarso

Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam peristiwa itu Kapal Macan Tutul beserta seluruh pasukannya terbakar. Di dalam kapal itu terdapat Deputi I Kasal Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno sebagai Komandan kapal Macan Tutul. Kedua perwira TNI-AL ini gugur di Laut Aru bersama tenggelamnya Kapal Macan Tutul. Sesuai dengan rencana Komando Mandala, pada sekitar bulan Maret hingga Agustus, pasukan-pasukan TNI melakukan infiltrasi dengan pendaratan melalui laut dan penerjunan dari udara. Operasi pendaratan ini berhasil menyusupkan satuan-satuan TNI di berbagai wilayah Irian Barat. Di samping satuan-satuan TNI, dalam Komando Mandala ini ikut juga diterjunkan sukarelawan dari berbagai daerah di Indonesia. Herlina merupakan “Srikandi” Indonesia yang di terjunkan di hutan belantara Irian Barat. Atas jasanya itu, pemerintah menghadiahkan pending emas kepada Herlina. Oleh sebab itulah, Herlina sering disebut dengan Si Pending Emas.

Isi Pokok Rencana Bunker

Kesungguhan pihak Indonesia diamati oleh Ellsworth Bunker, seorang Diplomat Amerika Serikat. la mengajukan Rencana Bunker pada bulan Maret 1962. Isi pokok Rencana Bunker adalah sebagai berikut.

  • Pemerintah Irian Jaya harus diserahkan kepada RI.
  • Sesudah sekian tahun di bawah Pemerintahan RI, rakyat Irian Jaya diberi kesempatan untuk menentukan pendapatnya tetap dalam RI atau memisahkan diri.
  • Pelaksanaan penyerahan Irian Jaya akan selesai dalam waktu dua tahun.
  • Untuk menghindarkan terjadinya bentrokan fisik antara kekuatan Indonesia dan Belanda, diadakan masa peralihan di bawah pemerintahan PBB yang lamanya 1 tahun. Waktu ini dipakai untuk memulangkan seluruh militer dan pegawai Belanda.

Operasi Jaya Wijaya

Rencana ini dengan cepat diterima oleh negara RI. Hal ini menambah simpati dunia terhadap Republik Indonesia. Sebaliknya, sikap Belanda yang keras menyebabkan RI menyiapkan operasi besar-besaran baik melalui laut dan udara. Operasi ini dikenal dengan nama Operasi Jaya Wijaya.

Sebelum operasi ini dilaksanakan, telah terjadi penandatanganan persetujuan antara Pemerintah RI dan Kerajaan Belanda mengenai Irian Jaya di Markas Besar PBB pada tanggal 15 Agustus 1962. Persetujuan ini dikenal dengan nama Persetujuan New York.

Persetujuan New York

Adapun persetujuan New York adalah sebagai berikut.

  • Nederland akan menyerahkan Irian Jaya kepada Penguasa Pelaksana Sementara PBB (UNTEA = United Nations Temporary Executive Authority) pada tanggal 1 Oktober 1962.
  • Pada tanggal 1 Oktober 1962 bendera PBB akan berkibar di Irian Jaya berdampingan dengan bendera Belanda, yang selanjutnya akan diturunkan pada tanggal 31 Desember 1962. untuk digantikan oleh bendera Indonesia yang akan mendampingi bendera PBB.
  • Pemerintah UNTEA berakhir pada tanggal 1 Mei 1963. Pemerintahan selanjutnya diserahkan kepada pihak Indonesia. Pada tanggal ini bendera PBB diturunkan.
  • Selama masa UNTEA, sebanyak-banyaknya tenaga (pegawai) Indonesia akan dipergunakan, sedang tenaga dan tentara Belanda akan dipulangkan selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963.
  • Pada tahun 1969 rakyat Irian Jaya diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tetap dalam RI atau memisahkan diri dari RI.

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

Sebagai bagian dari Perjanjian New York tersebut, Indonesia sebelum akhir tahun 1969 wajib menyelenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat.

Pada awal tahun 1969, pemerintah Indonesia mulai menyelenggarakan Pepera. Penyelenggaraan Pepera dilakukan melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut.

  • Tahap pertama dimulai pada tanggal 24 Maret 1969. Pada tahap ini dilakukan konsultasi dengan Dewan Kabupaten di Jayapura mengenai tata cara penyelenggaraan Pepera.
  • Tahap kedua diadakan pemilihan Dewan Musyawarah Pepera yang berakhir pada bulan Juni 1969.
  • Tahap ketiga dilaksanakan Pepera dari Kabupaten Merauke, dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura.

Pelaksanaan Pepera itu turut disaksikan oleh utusan PBB, utusan Belanda, dan utusan Australia.

Hasil Pepera

Ternyata hasil penentuan pendapat rakyat menunjukkan bahwa mereka ingin tetap bersatu dengan Republik Indonesia. Belanda sendiri dengan rela menerima kenyataan itu. Hasil Pepera dibawa ke New York untuk disampaikan dalam Sidang Umum PBB. Pada tanggal 19 November 1969, Sidang Umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil Pepera.

Related Posts