Pengertian Keadilan dan macam-macamnya

Keadilan adalah interpretasi yang dibuat oleh setiap masyarakat atas hukum hukumnya dari waktu ke waktu. Ini tentang kebaikan bersama umat manusia yang muncul dari kebutuhan untuk menjamin dan memelihara keharmonisan antar komunitas.

Dengan cara ini, dapat dikatakan bahwa keadilan merespon sekumpulan aturan, baik eksplisit maupun implisit, yang mengatur kehidupan dalam masyarakat, karena mereka menentukan hal-hal apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan dalam hubungan antar individu dan antara mereka dan institusi. Istilah ini terdiri dari dua landasan dasar.

Banyak filsuf Yunani kuno berhasil berteori tentang keadilan. Misalnya, Plato, dalam bukunya The Republic, melihat keadilan sebagai alat untuk mempromosikan keharmonisan sosial, karena menurut pemikir ini, kota yang sempurna hanya akan tercapai jika para penguasa menjadi lebih adil dan bijak. Berdasarkan gagasan inilah ia mengusulkan istilah “suffocracy”, yang berarti “pemerintahan yang bijaksana”, untuk memperjelas bahwa komunitas akan berada di jalur yang benar hanya jika para filsuf merebut kekuasaan. Keadilan juga dipahami sebagai kebajikan manusia, yang didefinisikan dalam pengertian ini sebagai seni memberi kepada siapa pun yang berhak.

Pengertian Keadilan

Keadilan adalah apa yang harus dilakukan menurut apa yang masuk akal, pantas atau yang diindikasikan oleh hukum.

Apa yang adil dan apa yang tidak? Sulit untuk mengetahui dan mendefinisikannya. Keadilan bergantung pada nilai-nilai masyarakat dan keyakinan individu masing-masing.

Konsep ini berasal dari istilah Latin iustitĭa dan memungkinkan untuk menyebutkan kebajikan utama yang mengandaikan kecenderungan untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi miliknya atau urusannya.

Menurut Para Ahli

1. Aristoteles

Menurut Aristoteles menyatakan bahwa keadilan ialah sebuah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang bisa diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

2. Frans Magnis Suseno

Menurut Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan antar manusia yang diperlakukan dengan sama,yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Thomas Hubbes

Menurut Thomas Hubbes menyatakan bahwa keadilan yaitu sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika sudah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.

4. Plato

Menurut Plato menyatakan bahwa keadilan ialah diluar suatu kemampuan manusia biasa yang mana suatu keadilan tersebut hanya ada di dalam sebuah hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.
Baca Juga : √ Sosialisasi Politik : Pengertian, Fungsi, Sarana, Jenis & Faktor Keberhasilannya Lengkap

5. W.J.S Poerwadarminto

Menurut W.J.S Poerwadarminto menyatakan bahwa keadilan yaitu tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.

6. Notonegoro

Menurut Notonegoro menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subjek Keadilan

Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk keputusan, penilaian, dan tuduhan.

Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial Sturktur dasar adalah subjek utama keadilan sebab efek-efeknya begitu besar dan tampak sejak awal.

Pandangan intuitif menyatakan, struktur ini mengandung berbagai posisi sosial, dan orang yang lahir dalam posisi berbeda, punya harapan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan juga kondisi sosial ekonomi. Dengan demikian, institusi-institusi masyarakat mendukung titik pijak tertentu, khususnya ketimpangan yang parah. Hal itu tidak hanya merembes, namun juga memengaruhi peluang awal manusia dalam kehidupan, namun hal-hal tersebut tidak dapat dijustifikasi dengan pandangan baik atau buruk.

Maka konsepsi keadilan sosial harus dipandang memberikan sebuah standar bagaimana aspek-aspek struktur dasar masyarakat mesti diukur.

Namun standard ini tidak perlu dikacaukan dengan prinsip-prinsip yang menentukan kebajikan-kebajikan lain, sebab struktur dasar (dan tatanan social secara umum), barangkali efisien atau tidak efisien, liberal atau tidak liberal, dan lain-lain, bisa juga adil atau tidak adil.

Sebuah konsepsi utuh yang menentukan prinsip-prinsip bagi semua kebajikan struktur dasar, bersama dengan beban mereka berkonflik, adalah lebih dari sekedar konsep keadilan, ini adalah ideal sosial. Prinsip-prinsip keadilan hanyalah bagian dari konsepsi semacam itu, kendati merupakan bagian utamanya.

Macam – Macam Keadilan

Teori Aristoteles:

  • Keadilan Komunikatif : yaitu perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat sebuah jasa-jasanya. Contohnya : seseorang yang diberikan sanksi akibat suatu pelanggaran yang dibuatnya tanpa melihat tanda jasa dan kedudukannya.
  • Keadilan Distributif : yaitu suatu perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan. Contohnya : seorang pekerja bangunan yang diberi gaji sesuai dengan hasil yang telah dikerjakan.
  • Keadilan Kodrat Alam : yaitu suatu perlakukan kepada seseorang yang sesuai dengan sebuah hukum alam. Contohnya : seseorang akan membalas kebaikan apabila seseorang tersebut melakukan hal yang baik kepadanya.
  • Keadilan Konvensional : yaitu suatu keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi suatu peraturan perundang-undangan. Contohnya : seluruh warga negara wajib untuk mematuhi segala suatu peraturan yang berlaku di negara tersebut.
  • Keadilan Perbaikan : yaitu suatu keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain. Contohnya : seseorang akan meminta maaf kepada media karna telah mencemarkan nama baik orang lain.

Teori Plato:

  • Keadilan Moral : yaitu suatu keadilan yang terjadi apabila mampu untuk memberikan sebuah perlakukan seimbang antara hak dan kewajibannya.
  • Keadilan Prosedural : yaitu suatu keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan suatu perbuatan yang sesuai dengan tata cara yang diharapka.

Secara umum:

  • Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa) : ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya yang berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contohnya : Aris membeli tas Bayu yang harganya 100 ribu maka Aris membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.
  • Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) : suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang telah menjadi hak pada sebuah subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif yaitu suatu keadilan yang menilai dari segi proporsionalitas atau kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contohnya : keadilan Pada karyawan yang sudah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas untuk mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.
  • Keadilan Legal (Iustitia Legalis) : yaitu suatu keadilan menurut undang-undang yang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau banum commune. Contohnya : Semua pengendara wajib untuk menaati rambu-rambu lalu lintas.
  • Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa) : yaitu suatu keadilan yang memberikan hukuman atau denda yang sesuai dengan pelanggaran atau kejatahannya. Contohnya : pengedar narkoba pantas untuk dihukum dengan seberat-beratnya.
  • Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa) : yaitu suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang yang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan suatu kreativitas yang dimilikinya pada berbagai sebuah bidang kehidupan. Contohnya : penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa adanya interfensi atau tekanan apapun.
  • Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva) : yaitu suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contohnya : Polisi wajib untuk menjaga masyarakat dari para penjahat.

Untuk menjadi Negara yang sejahtera dan makmur. Setiap warga negara nya harus dilandasi dengan rasa keadilan agar tidak ada yang nama nya membeda-bedakan.

Makna Keadilan

Keadilan artinya memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya, misalnya hak untuk hidup yang wajar, hak untuk memilih agama/ kepercayaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memlik sesuatu, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan sebagainya.

Distingsi Keadilan

Kita membedakan keadilan komutatif, distributif, dan keadilan legal.

  • Keadilan komutatif, menuntut kesamaan dalam pertukaran, misalnya mengembalikan pinjaman atau jual beli yang berlaku pantas, tidak ada yang rugi.
  • Keadilan distributif, menuntut kesamaan dalam membagikan apa yang menguntungkan dan dalam menuntut pengorbanan. Misalnya kekayaan alam dinikmati secara adil dan pengorbanan untuk pembangunan dipikul bersama-sama secara adil.
  • Keadilan legal, menuntut kesamaan hak dan kewajiban terhadap Negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Keadilan sosial

Keadilan sosial berkaitan dengan hubungan yang adil antara individu dan masyarakat mereka, sering mempertimbangkan bagaimana hak istimewa, peluang, dan kekayaan seharusnya didistribusikan di antara individu. Keadilan sosial juga dikaitkan dengan mobilitas sosial, terutama kemudahan yang memungkinkan individu dan keluarga berpindah antar strata sosial.

Keadilan sosial berbeda dari kosmopolitanisme, yaitu gagasan bahwa semua orang menjadi bagian dari komunitas global tunggal dengan moralitas bersama. Keadilan sosial juga berbeda dari egalitarianisme, yang merupakan gagasan bahwa semua orang sama dalam hal status, nilai, atau hak, karena teori keadilan sosial tidak semua membutuhkan kesetaraan.

Sebagai contoh, sosiolog George C. Homans menyarankan bahwa akar dari konsep keadilan adalah setiap orang harus menerima imbalan yang sebanding dengan kontribusi mereka. Ekonom Friedrich Hayek berpendapat bahwa konsep keadilan sosial tidak ada artinya, mengatakan bahwa keadilan adalah hasil dari perilaku individu dan kekuatan pasar yang tidak dapat diprediksi.

Keadilan sosial terkait erat dengan konsep keadilan relasional, yang berkaitan dengan hubungan yang adil dengan individu yang memiliki kesamaan seperti kebangsaan, atau yang terlibat dalam kerja sama atau negosiasi.

Teori keadilan distributif

Teori keadilan distributif perlu menjawab tiga pertanyaan:

  • Barang apa yang akan didistribusikan? Apakah itu kekayaan, kekuatan, rasa hormat, peluang, atau kombinasi dari semua hal ini?
  • Antara entitas apa mereka akan didistribusikan? Manusia (mati, hidup, masa depan), makhluk hidup, anggota masyarakat tunggal, bangsa?
  • Apa distribusi yang tepat? Setara, meritokratis, menurut status sosial, sesuai kebutuhan, berdasarkan hak kepemilikan dan non-agresi?

Para ahli teori keadilan distributif umumnya tidak menjawab pertanyaan tentang siapa yang berhak menegakkan distribusi yang disukai tertentu. Di sisi lain, ahli teori hak kepemilikan berpendapat bahwa tidak ada “distribusi yang disukai”. Sebaliknya, distribusi harus didasarkan hanya pada distribusi apa pun yang dihasilkan dari interaksi atau transaksi yang sah (yaitu, transaksi yang tidak terlarang).

Bagian ini menjelaskan beberapa teori keadilan distributif yang dipegang secara luas, dan upaya mereka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini.

Tujuan Prinsip Keadilan

Tujuan penerapan prinsip-prinsip keadilan tersebut dalam aktivitas ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan baik pada tingkat individu maupun kolektif, yang indikatornya meliputi survival dan sustainable, kaya dan bebas dari kemiskinan; memelihara harga diri (tidak mengemis) dan kemuliaan (bebas dari jeratan hutang).

Upaya menjaga “rasa keadilan” (sense of justice) dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam rangka menuju kesejahteraan (sense of happiness) melahirkan sejumlah implikasi dalam proses pelembagaannya melalui:

  • penubuhan nilai-nilai keadilan sebagai motif bertindak (motive of action) dalam aktivitas ekonomi;
  • perwujudan kebaikan dan kewajiban-kewajiban agama (religious obligations and virtues) dalam aktivitas ekonomi;
  • penegakkan suatu sistem manajemen sosial-ekonomi (socio-economic management) yang berkeadilan, manusiawi, dan ramah lingkungan; dan
  • implementasi peran pemerintah (role of state) dalam menjalankan sistem politik dan kebijakan yang adil dan mensejahterakan untuk semua.

Related Posts