Herman Willem Daendels diangkat Louis Napoleon sebagai gubernur jenderal di Indonesia, karena merasa keberadaan Indonesia sebagai negara jajahan terancaman Inggris yang berkuasa di India. Daendels mulai menjalankan tugasnya pada tahun 1808 dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris.
Masa Pemerintahan Herman Williem Daendels (1808-1811). Sebagai seorang revolusioner, Daendels sangat mendukung perubahan-perubahan liberal. Beliau juga bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dengan memajukan pertanian dan perdagangan. Akan tetapi, dalam melakukan kebijakan-kebijakannya beliau bersikap diktator sehingga dalam masa pemerintahannya yang singkat, yang diingat rakyat hanyalah kekejamannya.
Misalnya dalam Bidang Sosial, Deandels melaksanakan hal-hal yang tidak simpatik diantaranya. Rakyat dipaksa melakukan kerja paksa (rodi) untuk membangun jalan Anyer-Panarukan, Perbudakkan dibiarkan berkembang, Menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan, Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos.
Selain dari itu banyak lagi penyimpangan yang dilakukannya sehingga hal tersebut berujung pada kejatuhan kekuasaan yang dimilikinya. Berikut ini faktor-faktor yang yang menyebabkan kekuasaan Herman Williem Daendels jatuh.
- Kekejaman dan kesewenang-wenangan Daendels menimbulkan kebencian di kalangan rakyat pribumi maupun orang-orang Eropa.
- Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, dan Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan.
- Penyelewengan dalam penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor.
- Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan.
Louis Napoleon sebagai Raja Belanda akhirnya menarik kembali Daendels dengan pertimbangan Daendels telah berbuat secara optimal di Indonesia. Penarikan Daendels ke Belanda disertai dengan pengangkatannya sebagai seorang panglima perang yang kemudian dikirim ke medan peperangan di Russia.
