Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki berbagai tugas dan wewenang dalam sistem pemerintahan di tingkat daerah. Berikut adalah dua tugas dan wewenang DPRD:
1. Tugas dan Wewenang Legislasi:
– Penyusunan Peraturan Daerah (Perda): DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun, membahas, dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda). Perda merupakan peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan di tingkat daerah, seperti tata ruang, perencanaan pembangunan, dan regulasi lainnya.
– Pengesahan Anggaran Daerah: DPRD memiliki wewenang untuk menyetujui atau mengubah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari fungsi legislasi DPRD dalam mengontrol kebijakan keuangan daerah.
2. Tugas dan Wewenang Pengawasan:
– Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah: DPRD memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program, kebijakan, dan anggaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui rapat-rapat DPRD, mekanisme pertanyaan interpelasi, dan alat-alat pengawasan lainnya.
– Evaluasi dan Pemberian Pertanggungjawaban: DPRD memiliki wewenang untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan meminta pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan dan program-program yang telah dijalankan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan, DPRD dapat memberikan sanksi atau merekomendasikan perbaikan.
Tugas dan wewenang DPRD tersebut mencerminkan peran legislatif dan pengawasan dalam sistem pemerintahan daerah, di mana DPRD berperan sebagai perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.