Melalui artikel ini, Anda akan mempelajari apa yang mendefinisikan partisipasi politik, menjelajahi beberapa contoh, dan mendapatkan wawasan tentang mengapa partisipasi politik penting dalam masyarakat demokratis.
Pengertian
Bagi banyak orang, sebagai warga negara, salah satu aspek budaya kita yang paling dibanggakan banyak orang adalah sejauh mana mereka dapat mengambil bagian dalam sistem politik. Apakah mereka memilih anggota dewan baru, menjadi juri, atau berpartisipasi dalam protes publik, mereka dapat yakin bahwa tindakan mereka akan memiliki pengaruh pada politik Amerika dalam beberapa cara. Bagi mereka, ini penting karena ini adalah salah satu cara di mana orang dapat berkontribusi pada komunitas mereka dan menjadi anggota aktif masyarakat. Aktivitas sipil inilah yang dikenal sebagai partisipasi politik, dan mereka adalah bagian penting dari demokrasi mana pun.
Seperti namanya, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang berpartisipasi dalam proses politik dengan membuat pendapat dan keyakinannya diketahui. Dalam ilmu sosial, istilah ‘partisipasi politik’ sering digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh seorang warga negara untuk mempengaruhi hasil suatu masalah politik.
Bentuk Partisipasi Politik
Ada banyak bentuk partisipasi politik yang berbeda, dan apakah Anda mengetahuinya atau tidak, Anda mungkin pernah mengambil bagian di dalamnya di beberapa titik yang berbeda dalam hidup Anda.
Beberapa bentuk partisipasi politik yang paling umum adalah:
- Voting. Dalam demokrasi, pemungutan suara adalah satu-satunya bentuk partisipasi politik terpenting yang dapat diikuti oleh seseorang karena hal itu memastikan bahwa politisi dipilih oleh rakyat, daripada ditugaskan ke posisi kekuasaan mereka oleh orang lain. Ini adalah hak konstitusional, seperti halnya di Indonesia, protes publik adalah bentuk partisipasi politik penting lainnya karena Anda menyampaikan pendapat dengan cara yang sangat jelas, dengan harapan tindakan Anda akan mempengaruhi atau memulai perubahan di area tertentu
- Konsultasi publik: Seperti pemungutan suara, konsultasi publik (yang lebih dikenal sebagai rapat balai kota) menawarkan kesempatan kepada warga biasa untuk berkumpul dalam kelompok agar pendapat dan perasaan mereka diketahui.
- Layanan juri (Jury duty): Meskipun kebanyakan orang merasa ngeri memikirkan harus menghadiri layanan juri, ini adalah jenis partisipasi politik yang penting karena memastikan bahwa orang-orang yang dinggap melakukan kejahatan di beri perlindungan, daripada membiarkan hasilnya bergantung sepenuhnya pada satu orang, seperti hakim.
Meskipun ini adalah beberapa bentuk partisipasi politik yang paling umum, masih banyak lainnya. Ini termasuk:
- Menandatangani petisi
- Menulis surat kepada pejabat publik
- Blogging tentang masalah politik
- Mendonasikan uang untuk suatu tujuan
- Bersukarelawan untuk kampanye
- Bergabung dengan aktivis atau kelompok kepentingan
- Memegang posisi pejabat publik
- Menempati gedung dalam tindakan protes
- Melakukan tindakan teroris
Selama kegiatan tersebut melibatkan warga negara biasa yang mengekspresikan pendapat mereka dengan berkontribusi pada proses politik, Anda mungkin dapat berasumsi bahwa ini adalah bentuk partisipasi politik.
Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai macam kegiatan dan melalui berbagai wahana. Namun bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, sebagaimana dikemukakan oleh Gabriel Almond. Bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk nonkonvensional.
a. Bentuk konvensional
Bentuk konvensional antara lain:
- dengan pemberian suara (voting),
- dengan diskusi kelompok,
- dengan kegiatan kampanye,
- dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan,
- dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif,
- dengan pengajuan petisi.
b. Bentuk nonkonvensional
Bentuk nonkonvensional antara lain:
- dengan berdemonstrasi,
- dengan konfrontasi,
- dengan pemogokan,
- tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran,
- tindak kekerasan politik manusia penculikan/pembunuhan,
- dengan perang gerilya/revolusi.
Sedangkan Ramlan Surbakti menyatakan bahwa partisipasi politik warga negara dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif.
a. Partisipasi aktif
Partisipasi aktif yaitu kegiatan warga negara dalam ikut serta menentukan kebijakan dan pemilihan pejabat pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi kepentingan bersama. Bentuk partisipasi aktif antara lain mengajukan usulan tentang suatu kebijakan, mengajukan saran dan kritik tentang suatu kebijakan tertentu, dan ikut partai politik.
b. Partisipasi pasif
Partisipasi pasif yaitu kegiatan warga negara yang mendukung jalannya pemerintahan negara dalam rangka menciptakan kehidupan negara yang sesuai tujuan. Bentuk partisipasi pasif antara lain menaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan kebijakan pemerintah. Menurut Huntington dan Nelson, bentuk kegiatan utama dalam partisipasi politik dibagi menjadi lima bentuk, yaitu:
- kegiatan pemilihan,
- lobi,
- kegiatan organisasi,
- mencari koneksi,
- tindakan kekerasan.
Dengan demikian, berbagai partisipasi politik warga negara dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga, yaitu:
- Terbentuknya organisasi-organisasi maupun organisasi kemasyarakatan sebagai bagian dari kegiatan sosial dan penyalur aspirasi rakyat.
- Lahirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi input terhadap kebijakan pemerintah.
- Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan warga negara untuk menggunakan hak pilihnya, baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif.
- Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah.
Aktivitas politik merupakan salah satu indikator terjaminnya kehidupan yang demokratis. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat tersalurkan melalui kegiatan politik. Hanya saja, kegiatan politik yang dilakukan haruslah disesuaikan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Budaya politik yang dilakukan bangsa Indonesia harus dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila.
Untuk Siapa?
Secara teoritis, di setiap negara yang tidak dilarang, partisipasi politik harus melibatkan semua orang. Misalnya, meskipun seseorang harus berusia delapan belas tahun untuk memberikan suara, orang di bawah usia delapan belas tahun masih dapat berpartisipasi dalam protes, menjadi bagian dari rapat balai kota, atau mengekspresikan keyakinan politik mereka di berharap mereka dapat mempengaruhi orang lain.
Sayangnya, meski ditujukan untuk semua orang, partisipasi politik sering kali dapat berpihak atau salah merepresentasikan populasi negara atau bangsa. Ras atau kelas sosial ekonomi, misalnya, mungkin menjadi alasan mengapa orang tidak berpartisipasi dalam proses politik. Jika orang-orang berasal dari ras minoritas yang secara historis terpinggirkan atau tertindas, mereka mungkin merasa bahwa pendapat mereka tidak penting dalam konteks politik, atau mereka mungkin percaya bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sistem politik.
Sistem politik demokrasi membutuhkan partisipasi politik dalam agar berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, terlepas dari ras, kelas, atau karakteristik seseorang, ada sejumlah cara berbeda di mana setiap orang dapat terlibat dalam partisipasi politik. Faktanya, dalam kasus tertentu, mencampuri partisipasi politik seseorang bisa jadi merupakan kejahatan. Misalnya, setelah Undang-Undang Hak Suara tahun 1965 disahkan oleh Kongres, mencegah atau mengecilkan hati warga negara Amerika untuk memberikan suara adalah suatu kejahatan dan melakukan hal tersebut merupakan pelanggaran hukum.
Ringkasan
Seperti namanya, partisipasi politik adalah tindakan berpartisipasi dalam proses politik dengan membuat opini Anda diketahui. Paling sering, ini dilakukan dengan maksud untuk mempengaruhi situasi politik, seperti melakukan protes untuk melakukan perubahan atau meningkatkan kesadaran.
Meskipun ada banyak jenis partisipasi politik, beberapa yang paling umum termasuk pemungutan suara, dan berpartisipasi dalam rapat balai kota. Meskipun terkadang sulit untuk melibatkan orang, sistem demokrasi membutuhkan partisipasi politik, terlepas dari ras, kelas, atau karakteristik seseorang. Bahkan, dalam beberapa kasus, undang-undang tertentu telah disahkan untuk menghentikan campur tangan seseorang dalam partisipasi politik seseorang, seperti UU Hak Suara tahun 1965.
